PROYEK YANG DIDUGA TIDAK SESUAI SPEK DAN RABNYA

SANGATTA-KALTIM, Proyek Pembangunan Jalan simpang PLN-Kabo diduga tidak sesuai dengan Dokumen Kontrak , dimana usianya masih seumur jagung sudah rusak dan terindikasi rusak. Proyek tersebut merupakan Proyek Pelebaran Pekreasan Aspal ( AC-BC ) dan Pelebaran + Drainase yang menelan Alokasi APBD TA 2012 Kab. Kutai Timur sebesar 6.394.768.000,- .

Saat team wartawan majalah teropong ditemui Ketua Pemuda Peduli Pembangunan Kabupaten Kutai Timur di Kota Sangatta Kab. Kutai Timur, Lukman mengatakan bahwa telah dilaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ), Barlyan Gan ST agar pekerjaan drainasenya proyek tersebut  yang tidak sesuai dengan mutu pekerjaan agar di bongkar namun kondisi dilapangan hanya di tambal sulang dan pekerjaan aspal proyek tersebut tidak bermutu agar di perbaiki yang rusak maupun yang terindikasi rusak namun tidak juga di perbaiki sehingga makin hari makin terjadi kerusakan hasil proyek tersebut,” Pintanya “.

Lanjut saudara Lukman, Proyek tersebut yang telah dikerjakan oleh PT. WKM ( Wira Keluarga Mandiri ) bahwa Direktur/Pimpinan PT. WKM, Pak Joni   saat ditemui di kantornya akan memperbaiki proyek tersebut karena masih dalam garansi dan PPKnya pun sudah ditemui dan dihubungi agar jalan yang aspal sudah terbongkar dan terindikasi rusak agar diperbaiki namun PPK menjawab ya pak Lukman akan kami sampaikan kepada kontraktor dan sampai saat ini tidak diadakan perbaikan jalan yang telah rusak dan terindikasi rusak,”ungkapnya”

Lebih lanjut saudara Lukman sebelum proyek tersebut masa PHO/FHO bahwa saat ditemui PPK di ruang kerjanya, dikelabuinya bahwa proyek tersebut masa perawatannya  bukan 60 hari masa perawatannya tetapi 6 bulan kalender tetapi saat komunikasi dengan Herlang Mappatitti Ketua Granat Kab. Kutai Timur mengatakan bahwa proyek tersebut sudah PHO/FHO sehingga PPK dan Pimpinan PT. WKM hanya santai saja saat ditemui,”Tuturnya”.

Saudara Lukman pinta dan asa agar Pak Barlyan Gan ST dan PT. WKM tidak di pakai lagi jasa/tenaganya sebagai PPK dan PT. WKM sebagai penyalur jasa kontruksi, baik di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Timur maupun di PT. Kaltim Prima Coal karena diduga melanggar ketentuan perundang-undangan mengenai Jasa Kontruksi , Pengadaan Barang/Jasa dan Disiplin PNS,”Tegas“.

 

  

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s