DIDUGA PEJABAT PEMBUAT DOKUMEN ( PPK ) KURANG TEGAS DAN TEGURAN TERHADAP KONTRAKTOR PELAKSANA

SANGATTA-KUTIM, Sesuai dengan ketentuan perundangan – undangan tentang pengadaan barang/jasa dan jasa kontruksi bahwa kontraktor diharuskan melakukan masa perawatan setelah masa pekerjaan yang disesuaikan dengan ketentuan perikatan – perikatan dalam dokumen kontrak.

Begitu santainya saat ditemui di ruang kerjanya pejabat pembuat komitmen ( PPK ) proyek peningkatan Jl. Apt. Pranoto No. Kontrak : 600.620/921/PNK.JLN-APT.P/BM/DPU-KT/VI/2012 dan nilai penawaran kontrak Rp  10.871.675.000,- oleh PT. Harlis Tata Tahta.

PPK proyek tersebut bernama Bapak Nanang Yusuf, ST saat ditemui di ruang kerjanya (04/04/2013) mengatakan bahwa mengenai masa perawatan merupakan kewajiban PT. Harlis Tata Tahta selaku kontraktor pelaksana dan akan tetap diperbaiki yang rusak dan demikian yang terindikasi akan terjadi kerusakan dan masa perawatan proyek tersebut enam bulan,” Tuturnya “

Lanjut PPK proyek tersebut Bapak Nanang Yusuf, ST belum tahu kapan kontraktor pelaksana melakukan perbaikan yang telah rusak sekaligus terindikasi rusak  dan telah di ketahui bahwa  proyek tersebut telah rusak sekaligus terindikasi rusak, tetapi sudah di sarankan  kepada PT. Harlis Tata Tahta untuk memperbaiki yang telah rusak sekaligus terindikasi rusak,”Ungkapnya”.

Itulah salah satu dugaan bahwa hampir semua PPK di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Timur kurang tegas terhadap kontraktor pelaksana mengenai teguran dan penegasan masa perawatan proyek sehingga proyek masih seumur jagung sudah rusak dan sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan khususnya yang menggunakan kendaraan bermotor.

Sepatutnya PT. Harlis Tata Tahta sudah tidak dipakai lagi jasanya karena proyek pembangunan Jalan IA. Muis Patung Burung Tahap I diduga sudah melanggar ketentuan – ketentuan dokumen kontraknya karena awalnya kerusakan masih kecil tetapi tidak adanya masa perawatan sehingga makin hari makin melebar .

Saat di temui  KaBid Bina Marga  Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Timur  di Kantornya, mengatakan bahwa PPK yang sama dengan proyek peningkatan Jl. Apt. Pranoto dengan Jalan IA. Muis Patung Burung Tahap I.

Ketua Pemuda Peduli Pembangunan Kab. Kutai Timur ( PPPKT/P3KT ) , Lukman saat ditemui Team Teropong bahwa sudah tiga kali menemui  dan menyarankan PPKnya Pak Nanang Yusuf, ST proyek peningkatan Jl. Apt. Pranoto No. Kontrak : 600.620/921/PNK.JLN-APT.P/BM/DPU-KT/VI/2012 dan nilai penawaran kontrak Rp  10.871.675.000,- oleh PT. Harlis Tata Tahta agar jalan yang rusak diperbaiki  kontraktor pelaksana dan yang terindikasi rusak dibongkar lalu dikerjakan ulang namun sampai saat ini PPKnya Pak Nanang Yusuf, ST tidak ada tindak lanjut dan ketegasan terhadap kontraktor pelaksana PT. Harlis Tata Tahta,”Pintanya”.

 

SEJAK TAHUN 2011 SAMPAI TAHUN 2013 TIDAK MENDAPAT JATAH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DARI PEMERINTAH KAB. KUTAI TIMUR DENGAN ALASAN BERADA DI AREA TAMAN NASIONAL KUTAI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, SEJAK ITU H. IR. ISRAN NOOR, MSI MENJABAT BUPATI KUTAI TIMUR PRIODE 2011 – 2016

SANGATTA,-KUTIM, Kecamatan Sangatta Selatan merupakan bagian pemekaran dari Kecamatan Sangatta ( Sangatta Utara ) Kab. Kutai Timur Provinsi berdasarkan Perda No. 12 tahun 2005 kab. Kutai Timur, Camatnya yang pertama adalah H. Soewito, S.Sos kemudia H. Ilham Syarfie S.Sos dan saat ini Camatnya H. Hamka, S.Sos.

Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur mempunyai 4 ( Empat ) Desa yakni : 1). Desa Sangatta Selatan, 2). Desa Singa Geweh, 3). Desa Sangkima, dan 4). Sangkima Baru ( Teluk Singkamah ).

Kecamatan Sangatta Selatan berpenduduk sekitar 15.000 jiwa dimana kantor Camatnya berada di Muara Gabus Desa Singa Geweh yang tidak jauh rencana Air Port ( Badara Udara )  Sangkima Kab. Kutai Timur.

Sejak H. Awang Faroek Ishak ( Sekarang Menjabat Gubernur Kalimantan Timur ) masih menjabat Bupati Kab. Kutai Timur Priode Tahun 2001-2006 pembangunan infrastruktur  masih berjalan, tetapi H. Awang Faroek Ishak harus mengundur diri sebagai Bupati Kab. Kutai Timur karena  ikut serta pencalonan Gubernur melawan Suwarna AF sekita tahun 2003 untuk Priode tahun 2003-2008 dan kalah, Akhirnya di gantikan oleh wakilnya H. Mahyuddin ST, MM ( Sekarang Anggota DPR Pusat Dari partai Golkar ) untuk melanjutkan sisa jabatannya sehingga pada saat H. Mahyuddin ST, MM menjabat Bupati Transisi pada saat itu tanpa wakil maka pembangunan masih berjalan di ke empat Desa Kecamatan Sangatta Selatan tersebut.

Pada tahun 2006 H. Awang Faroek Ishak turun kembali pencalon MSIan Bupati kab. Kutai Timur Priode 2006-2011 berpasangan dengan H. Ir.  Isran Noor MSI dan akhir memenangkan Pemilukada melawan Bupati Kutai Timur H. Mahyuddin ST,MM berpasangan dengan Drs H. Ardiansyah Sulaiman MSI dengan calon lainnya. Pembangunan Infrastruktur pun masih berjalan di ke empat Desa Kecamatan Sangatta Selatan tersebut, tetapi H. Awang Faroek Ishak harus mengundur diri lagi sebagai Bupati Kab. Kutai Timur karena  ikut serta pencalonan Gubernur melawan Amien ( Eks Walikota Samarinda ) dan Yusuf SK ( Eks Walikota Tarakan )  sekitar tahun 2008 untuk Priode tahun 2008-2013 dan menang, Akhirnya di gantikan oleh wakilnya H. Ir Isran Noor MSI  ( Sekarang Masih Bupati Kutai Timur Sekaligus Ketua APKASI  ) untuk melanjutkan sisa jabatannya sehingga pada saat H. Ir Isran Noor MSI menjabat Bupati Transisi pada saat itu dengan wakil yang terpilih adalah Drs. H. Ardiansyah Sulaiman MSI maka pembangunan masih berjalan di ke empat Desa Kecamatan Sangatta Selatan tersebut sampai tahun 2010.

Sejak H. Ir Isran Noor MSI berpasangan dengan Drs. H. Ardiansyah Sulaiman MSI menang dalam Pemilukada Kab. Kutai Timur Priode 2011 – 2016 melawan Almarhum H. Suardi ( Eks Wakil II Ketua DPRD Kutai Timur 2009-2014 ) dan Sony Miarsono ( Eks GM ESD PT. KPC ), Pembangunan distopkan di ke empat Desa Kecamatan Sangatta Selatan tersebut untuk alokasi dana Pembangunan Infrastruktur APBD Kabupaten Kutai Timur TA 2011-2013 sehingga hampir semua Jalan Protokol dan Umum ( Jalan Kabupaten dan Desa ) Di Kecamatan Sangatta Selatan Rusak Parah akibat alasan memoritoriumdari Pemerintah Pusat tetapi Alokasi APBN dan APBD Provinsi tetap berjalan terus  tahun 2011-2013 di ke empat Desa Kecamatan Sangatta Selatan tersebut.

Apakah itu bukan diskriminasi hukum dan pelanggaran HAM di Kecamatan Sangatta Selatan karena pada saat pemilukada Kab. Kutai Timur priode pada tahun 2011 masyarakatnya masih ikut serta memberikan sumbangsih hak pilihnya dan suara H. Ir Isran Noor MSI berpasangan dengan Drs. H. Ardiansyah Sulaiman MSI terbanyak di Kec. Sangatta Selatan. Semoga masyarakat Kec. Sangatta Selatan buta, tuli dan bisu pada saat Pemilukada Gubernur Kalimantan Timur  tahun 2013, Pemilu DPR/DPRD/DPD tahun 2014, Pilpres tahun 2014 dan Pemilukada Bupati Kutai Timur tahun 2016 jika tidak ada alokasi dana Pembanguna Infrastruktur APBD kab. Kutai Timur TA 2013 ini.

Tutur, Pinta dan Tegas Ketua Pemuda Peduli Pembangunan Kab. Kutai Timur saat ditemui di Kantin Kantor Bupati/Sekertariat kabupaten Kutai Timur atas kepeduliannya dan kprihatinannya terhadap ke empat Desa Kecamatan Sangatta Selatan tersebut.

Lanjut Tutunya Ketua Pemuda Peduli Pembangunan Kab. Kutai Timur, Kami harapkan Tahun Anggaran 2013 lewat APBD-P Kab. Kutai Timur dapat dialokasi dana Pembangunan Infrastruktur, karena Permendagri 66 Tahun 2011 telah diubah kedalam Permendagri No. 62 2012 kemudian diganti/dicabut kedalam Permendagri No. 16 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Adminstrasi Pemerintahan mempunyai Kode 64.08.12, dimana Permendagri No. 18 tahun 2005 dan Permendagri No. 6 Tahun 2008 belum masuk kedalam  Kode dan Data Wilayah Adminstrasi Pemerintahan, “Pintanya.”

 

 

 

 

 

 

 

MAFIA PEMBEBASAN LAHAN PT. KPC DIDUGA TUMBUH DAN MENGAKAR SEJAK PT. KPC DIALIHKAN SAHAMNYA KE PT. BUMI RESOURCE

SANGATTA  : Saat Team Teropong temui 04/04/2013 di Jalan Poros Sangatta Simpnag Perdau/Sangatta Bengalon, Ketua  Lembaga Pemuda Peduli Pembangunan Kab. Kutai Timur, Lukman setelah  dari mengecek dan memeriksa lokasi lahan saudara Husen Harun Laupa Dkk menyatakan bahwa Saudara Sahrul selaku bagian dari  Oknum Management Land PT. KPC mengungkapkan lewat handphone bahwa “ mana ada senjata mau diberikan kepada lawan, kita kan sengketa “ walaupun Ketua  Lembaga Pemuda Peduli Pembangunan Kab. Kutai Timur saudara Lukman seringkali katakan pada saudara Sahrul bahwa jika benar lahan tersebut telah dibebaskan maka mana bukti pembayarannya dan mari kita tukar dokumen bahwa siapa yang dokumennya benar dan salah, jika pihak Bapak benar maka kami mundur dan jika salah maka kami akan tetap lanjutkan untuk menduduki ( Kembali Beraktivitas Berkebun dan Bertani Layaknya Petani Lainnya Memliki dan Memelihara Lahan )  dilahan tersebut dengan pemiliknya tetapi sahrul dkk mengarahkan terus jalur hukum dan mengganggap saudara Lukman ngaur saja serta sok tahu dan sok jago, “ tuturnya “.

Saudara Lukman pun sudah melaporkan dan mengirim kelengkapan dokumen lahan saudara Husen  Harun laupa Dkk tersebut via email ke speakup PT. Bumi Resource, Ibu Febri  tetapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut  dan saudara Lukman mengatakan untuk meluruskan permasalahan tersebut bahwa siapa yang benar dan salah maka cukup PT. Bumi Resource mengirim Pihak Auditor dan Investigatornya ke Kota Sangatta Kab. Kutai Timur dengan menelpon dan menemui saudara Lukman kemudian ke Management Land PT. KPC untuk saling membuka dan saling mengevaluasi dokumen bahwa  siapa yang benar dan siapa yang salah serta saudara Lukman pinta asa  agar kiranya dapat difasilitasi ketemu dengan CEO, Endang Ruchijat  dan COO, R Utoro PT. KPC atau Manager Land Mangement PT. KPC Bambang Sila Sakti Untuk mencari solusi atas kekeliruan anggota atau staff mereka yang berkantor di External Relations PT. KPC, sampai sekarang belum ada tindak lanjut, “ pintanya “.

Ketua  Lembaga Pemuda Peduli Pembangunan Kab. Kutai Timur saudara Lukman lanjut dengan tuturnya telah mengirimkan SMS kepada saudara Sahrul via Handphone bahwa tidak usah berbicara jalur hukum Pak Sahrul dkk, kita berbicara hati nurani dan perasaan dan hak milik bahwa apakah Bapak tidak berbuat apa – apa jika lahan/rumahnya di jual oleh saudara Husen Harun Laupa Dkk, jika tidak ada maka seperti itulah mereka dan adakah orang PT. KPC tidak berbuat apa – apa jika lahan/rumahnya di jual oleh saudara Husen Harun Laupa Dkk , jika tidak ada maka seperti itulah mereka. Saudara sahrul hanya jawab sok jago dan sok tahu dan saya orang lahir di Kabupaten Kutai Timur, saya dikenal orang dan saya tidak takut sama kamu serta kamu tidak akan dapat apa-apa dan lain-lain,”Tuturnya”

Lanjut saudara Lukman, Diduga besar PT. Bumi Resource dan PT. KPC sengaja memelihara dan memupuk mafia pembebasan lahan di Land Management PT. KPC karena  Bambang Sila Sakti  masih fieldstaff sampai sekarang menjabat Manager Land PT. KPC hingga PT. KPC mendapatkan penghargaan the best practice mining, karena jika laporan saudara Lukman telah di follow up/tindak lanjuti maka paling lama 1 bulan 15 hari sudah clear and clean tetapi sudah sekitar lima bulan yang lalu dilaporkan permasalahan tersebut belum ada kejelasan tindak lanjut bahwa PT. Bumi Resource dan PT. KPC bahwa apakah sepihak atau tidak,”Tegas”.

Saudara Lukman telah melaporkan dan membawa surat ke Superintendent Public Communication External Relations PT. KPC, Yordhen Ampung tetapi mengarahkan ke saudara Sahrul dan Ujang yang Nota benenya saudara Sahrul menganggap saudara Lukman menyengketai lahan tersebut padahal saudara Lukman tidak pernah katakan kepada saudara Sahrul Dkk bahwa lahan tersebut sengketa tetapi saudara Sahrul Dkk hanya keliru saja,”tuturnya”.

Bukti Lahan yang telah dibebaskan oleh oknum Land Management PT. KPC adalah diberi tanda Pita Merah dan Papan Tanda Lahan telah dibebaskan tetapi di Lahan saudara Husen Harun Laupa, pada saat kami ke lokasi lahan tersebut tepat di batas saudara Marupi “ batas selatan berdasarkan Surat Segel “ terdapat Pita Merah dan Papan Tanda lahan telah dibebaskan tetapi anehnya tidak satu pun pita merah dan papan tanda bahwa lahan tersebut telah dibebaskan oknum Land Management PT. KPC di lokasi lahan saudara Husen Harun Laupa Dkk. Itu membuktikan bahwa terduga oknum Land Management telah membebaskan lahan tetapi lahan tidak ada maka lahan saudara Husen Harun Laupa Dkk jadi sasaran penunjukan dan kambing hitam ke pimpinannya sebagai tugas dan tanggungjawabnya dilapangan mengenai okum pembebasan dan ganti rugi lahan masyarakat di areal konsesi tambang PT. KPC.

Lebih lanjut saudara Lukman katakan bahwa bukan saja lahan itu mereka lakukan karena berdasarkan keterangan/informasi dari saudara Mahrupi, saudara Saleh, saudari Endang A, Saudari Selle, saudara Laheda, saudara Rahman,  saudara Rusly, saudara Oca, dan saudari Tijah serta lainnya  yang pernah ditemui saudara Lukman di kediamannya lahan mereka  yang umpamanya 15Ha akan disulap oleh oknum Land Management PT. KPC menjadi 10 meter karena pengaruh error gps dan pengguna gps tersebut jua error PT. KPC,”tuturnya”.

Akibat dari ulah dari oknum Land Management PT. KPC maka kami telah mengecek beberapa papan tanda lahan yang telah di bebaskan oleh oknum PT. KPC, Di Jalan Kabo atau Jalur Ke Kecamatan Rantau Pulung Kab. Kutai Timur, Jalan Poros Sangatta – Bengalon/Simpang Perdau dan di Blok Pasir Area Konsesi Tambang PT. KPC yang diduga dalam penulisan kata dan/atau kalimat dalam papan tanda lahan yang telah dibebaskan terjadi kekeliruan dan juga diduga besar pasalnya tersebut bukan masyarakat yang melakukan tetapi oknum Land Management PT. KPC. Apakah Aparat Hukum atau Penegak Hukum yang lebih dikenal pihak yang berwajib tidak memeriksa dan menegur tulisan tersebut bahwa tulis tersebut keliru. Seperti halnya Pasal 368 pidana penjara 2tahun 8bulan padahal 9tahun penjara dan  Kepres ESDM maka mana ada perundang-undangan seperti itu yang seharusnya Kepmen ESDM, ” Tegasnya Lukman”.

Jika lahan saudara Husen Harun L mau di bebaskan oleh PT. KPC maka hubungi para kuasanya saat ini karena lahan tersebut belum pernah sama sekali di bebaskan oleh PT. KPC dan akan digunakan untuk berkebun dan bertani dan saat ini telah kembali ditanami sekitar 500 batang pohon karet maupun lainnya dan targetnya 20.000 Batang Pohon Karet yang luasnya 20Ha dan Jika Lahan tersebut pohon karetnya telah besar dan bisa panen maka PT. KPC di larang melakukan aktifitas tambang di areal tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pertambangan, pertanian, perkebunan, dan HAM, kami harap penegakan hukum dan HAM yang sebenarnya bukan diskriminasi hukum dan HAM yang diduga sejak PT. KPC beroperasi. Oknum Land Management PT. KPC telah membebaskan lahan tetapi tidak ada lokasi lahannya maka jadi kambing hitamlah lahan kami dan kami digantung-gantung proses ganti rugi pembebasan lahan kami yang hampir sekitar 3 tahun lamanya sehingga kami kembali beraktifitas untuk berkebun dan bertani layaknya pemilik lahan yang memiliki dan memelihara lahannya, “Tutur dan Pinta Husen Harun Laupa “

 

PROYEK YANG DIDUGA TIDAK SESUAI SPEK DAN RABNYA

SANGATTA-KALTIM, Proyek Pembangunan Jalan simpang PLN-Kabo diduga tidak sesuai dengan Dokumen Kontrak , dimana usianya masih seumur jagung sudah rusak dan terindikasi rusak. Proyek tersebut merupakan Proyek Pelebaran Pekreasan Aspal ( AC-BC ) dan Pelebaran + Drainase yang menelan Alokasi APBD TA 2012 Kab. Kutai Timur sebesar 6.394.768.000,- .

Saat team wartawan majalah teropong ditemui Ketua Pemuda Peduli Pembangunan Kabupaten Kutai Timur di Kota Sangatta Kab. Kutai Timur, Lukman mengatakan bahwa telah dilaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ), Barlyan Gan ST agar pekerjaan drainasenya proyek tersebut  yang tidak sesuai dengan mutu pekerjaan agar di bongkar namun kondisi dilapangan hanya di tambal sulang dan pekerjaan aspal proyek tersebut tidak bermutu agar di perbaiki yang rusak maupun yang terindikasi rusak namun tidak juga di perbaiki sehingga makin hari makin terjadi kerusakan hasil proyek tersebut,” Pintanya “.

Lanjut saudara Lukman, Proyek tersebut yang telah dikerjakan oleh PT. WKM ( Wira Keluarga Mandiri ) bahwa Direktur/Pimpinan PT. WKM, Pak Joni   saat ditemui di kantornya akan memperbaiki proyek tersebut karena masih dalam garansi dan PPKnya pun sudah ditemui dan dihubungi agar jalan yang aspal sudah terbongkar dan terindikasi rusak agar diperbaiki namun PPK menjawab ya pak Lukman akan kami sampaikan kepada kontraktor dan sampai saat ini tidak diadakan perbaikan jalan yang telah rusak dan terindikasi rusak,”ungkapnya”

Lebih lanjut saudara Lukman sebelum proyek tersebut masa PHO/FHO bahwa saat ditemui PPK di ruang kerjanya, dikelabuinya bahwa proyek tersebut masa perawatannya  bukan 60 hari masa perawatannya tetapi 6 bulan kalender tetapi saat komunikasi dengan Herlang Mappatitti Ketua Granat Kab. Kutai Timur mengatakan bahwa proyek tersebut sudah PHO/FHO sehingga PPK dan Pimpinan PT. WKM hanya santai saja saat ditemui,”Tuturnya”.

Saudara Lukman pinta dan asa agar Pak Barlyan Gan ST dan PT. WKM tidak di pakai lagi jasa/tenaganya sebagai PPK dan PT. WKM sebagai penyalur jasa kontruksi, baik di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Timur maupun di PT. Kaltim Prima Coal karena diduga melanggar ketentuan perundang-undangan mengenai Jasa Kontruksi , Pengadaan Barang/Jasa dan Disiplin PNS,”Tegas“.